Mandailing Natal – Sejumlah aktivis mahasiswa dan pemuda Mandailing Natal menyuarakan penolakan terhadap kehadiran calon pemimpin Mandailing Natal dengan rekam jejak (track record) buruk, tidak memiliki integritas moral serta punya sederet masalah dan hanya pandai beretorika “lips service”.
Demikian disampaikan Presidium LP2M (Lembaga Pemantau Pemerintahan Mandailing Natal) Fajarur Rahman kepada media, baru-baru ini menyikapi perhelatan akbar Pilkada Serentak Kab Mandailing Natal sehubungan dengan jadwal pendaftaran Paslon Bupati/Wakil Bupati ke KPU Kab Madina.
Dijelaskan, pihaknya merasa berkewajiban memberikan pendidikan politik (political education) serta pencerdasan publik tentang kriteria calon pemimpin yang akan menakhodai Kab Madina 5 tahun ke depan. “Sudah menjadi tanggungjawab moral kita untuk mengawal agenda demokrasi ini agar Madina ke depan dapat melahirkan calon pemimpin yang memiliki integritas moral yang tangguh, kwalitas yang mumpuni, kapabilitas, kompetensi serta rekam jejak yang baik dan terhindar dari berbagai potensi bermasalah di kemudian hari” ujar Fajar yang mahasiswa pasca sarjana UIN Sultan Sarif Kasim Pekan Baru ini.
Ditambahkan, masyarakat Madina harus bisa lebih cerdas dan selektif dalam menentukan calon Bupati/Wakil Bupati ke depan serta jangan hanya jadi penonton dan membeli kucing dalam karung dalam menentukan pemimpin pada Pilkada ini. “Nilai integritas, track record (jejak rekam yang baik), serta konsistensi yang mampu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan, harus menjadi prioritas yang dikedepankan untuk calon pemimpin. Saatnya kita menolak pemimpin “pargabus” yang tidak memiliki integritas, dan hanya pandai beretorika dengan iming-iming atau janji palsu yang tak pernah terealisasi’ sebut Fajar.
Ditambahkan, sudah saatnya masyarakat bisa kritis menolak calon Bupati/Wakil Bupati yang hanya pandai beretorika dengan omon-omon dan menebar janji manis yang tak kunjung terealisasi.
Perjalanan Kab Madina dalam beberapa tahun ini, sebut Fajar yang aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) ini menjadi gambaran nyata tentang kondisi objektif tentang realiasi dan implementasi visi-missi, RPJMD, janji kampanye apakah memenuhi harapan publik atau tidak? tanya Fajar. “Apakah Madina ini layak disebut Era Baru dengan tagline Perubahan seperti digaungkan selama ini. Perubahan apa yang dimaksud? Era baru atau sesuka-suka selera aja” ungkapnya.
Aktivis yang dikenal vokal dan kritis ini, menyatakan banyaknya problem Madina hari ini menjadi catatan kritis seluruh pihak untuk dicarikan solusi jitu. “Rekam jejak calon Bupati/wakil Bupati menjadi indikator utama dalam penentuan calon pemimpin Madina masa depan”.
Masyarakat Madina, jelas Fajar sudah makin muak dengan type pemimpin hipokrit dan inkonsisten serta hanya mampu berjanji kampanye tapi tidak bisa merealisasikan janji. Bagaimana kabar harga kopi Mandailing Rp 400 ribu, Kapal Tangkap Ikan, Beasiswa untuk mahasiswa, Insentif Guru Mengaji, Meritokrasi yang amburadul, Birokrasi yang transaksional, Kasus KKN PPPK dan sejumlah dinas, Tugu Bundaran Kopi, Monumen Jenderal AH Nasution, Ribuan titik lampu PLTS, Aula Ladang S dll, ujarnya.
“Mandailing Natal butuh calon pemimpin yang bersih, amanah, jujur, berkualitas dan berintegritas tinggi untuk dipilih oleh masyarakat, kita menolak kehadiran calon pemimpin bermasalah atau type politikus busuk. Kita heran, udah nyata tak mampu memimpin dengan minim prestasi, tapi masih tetap tak punya rasa malu untuk ikut nyalon sebagai cabup/cawabup lagi? Ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Konsorsium Masyarakat Madina Dahler Lubis menilai bahwa masyarakat Madina punya kecerdasan tinggi dan akal sehat dalam menentukan siapa calon yang layak memimpin. Sehingga Pilkada menjadi ajang demokrasi yang sehat dan tak menjebak pemilih untuk menggadaikan masa depan daerah.
“Pemilihan calon bupati dan wakil bupati ini sangat menentukan nasib masa depan rakyat dan daerah, jadi para pemilih jangan sampai keliru menentukan pilihannya. Kita berharap jangan sampai terulang lagi kesalahan yang sama dengan memilih calon pemimpin karena uang, bukan karna integritas dan kualitas kepemimpinan serta kemampuan seseorang memajukan daerah dan menghadirkan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat Madina.
“Jangan sampai masyarakat memilih orang yang salah, orang yang angkuh dan sombong, orang yang rakus, korup, rusak moralnya, sehingga berpotensi menyalahgunakan kekuasaan (abused of power), memperkaya diri dan menindas rakyat.
