Minta KPU transparansi anggaran, Forwatu Dukung LPI Tolak Sosialisasi KPU di Malingping

  • Bagikan

Kompassidik.online – Lebak – Konser music dalam rangka sosialisasi pilkada serentak 2024 yang rencananya akan di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak pada Sabtu, 24 Agustus 2024 di Alun-Alun Malimping, Mendapat banyak penolakan dari para aktivis.

Pasalnya, kegiatan tersebut dinilai akan berakibat pada kerusakan lingkungan serta fasilitas umum yang berada di lingkungan Alun-Alun Malimping.

Seperti yang di ungkapkan Aktivis Asal Lebak Selatan. Di lansir dari media online Nusantara news Ketua Umum Laskar Pasundaan Indonesia (LPI) Rohmat Hidayat menolak keras rencana kegiatan konser music tersebut.

Menurutnya, pihak-pihak pemerintah terkait yang memberikan izin dalam kegiatan tersebut dinilai tebang pilih, la menyampaikan banyak kegiatan warga yang ditolak dilokasi tersebut dengan alasan khawatir merusak lingkungan.

Rohmat pun mengancam akan melakukan aksi blokade jika acara tersebut tetap dilaksanakan.

Hal yang sama juga di ungkapkan Presidium Forwatu Banten Arwan, S.Pd., M.Si., Menurutnya kegiatan yang dilakukan oleh KPU dinilai hanya menghamburkan dana Rakyat. Ia juga menyebut kegiatan gebyar semacam itu tidak akan memberikan efek yang positif pada ajakan memilih.

“Sejauh ini Saya melihat ada banyak kegiatan yang hanya menghamburkan Dana Rakyat! KPU hanya mementingkan pendekatan gebyar tidak massif seperti yang mestinya dilakukan. ” Kata Arwan kepada Awak Media

” Kegiatan gebyar semacam itu tak akan memberikan efek Positif pada ajakan Memilih. Lebih pada Hura Hura dana rakyat hanya digunakan untuk kepentingan event yang menghasilkan kepentingan ambil keuntungan.” Ujar Tokoh Relawan Politik di Banten tersebut.

Arwan pun mendukung langkah yang akan dilakukan oleh Lembaga LPI untuk menolak acara sosialisasi yang akan digelar di Alun-alun Malimping.

“Saya mendukung langkah Laskar Pasundan Indonesia untuk menolak acara sosialisasi yang digelar di Malingping. Sudah semestinya fokus pada tahapan jangan ‘ngurus’ hal yang tak substansial” Tutup Aktivis Pentolan Ikatan Sarjana Pemersatu Pembangunan Provinsi Banten Tersebut. (Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *